Indeks Persepsi Korupsi Indonesia merosot, ICW sebut pemerintah Prabowo berkontribusi besar 

Di Asia Tenggara, ranking dan poin CPI Indonesia tahun 2025 di bawah Timor Leste, Malaysia dan Vietnam.

Laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 yang dirilis Transparency International. (transparency.org)

11 Feb 2026 09:13AM (Diperbarui: 11 Feb 2026 09:19AM) 

WhatsApp Telegram Facebook Twitter Email LinkedIn 

JAKARTA: Skor Indonesia merosot dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) 2025 yang baru saja dirilis Transparency International. Dalam tanggapannya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan bahwa "kontributor terbesar anjloknya skor CPI Indonesia di tahun 2025 adalah Presiden Prabowo Subianto."

CPI 2025 yang diluncurkan pada Selasa (10/2) menunjukkan Indonesia turun tiga poin dari tahun lalu menjadi 34/100. Dari 180 negara dalam indeks tersebut, posisi Indonesia tahun 2025 merosot ke peringkat 109, jauh lebih rendah dibanding peringkat 99 pada 2024.

Advertisement

Diluncurkan sejak 1995 untuk mengukur persepsi korupsi di sektor publik, CPI menggunakan skor 0–100, di mana 0 berarti sangat korup dan 100 sangat bersih.

Manajer Program Transparency International Indonesia (TII) Ferdian Yazid dalam peluncuran CPI secara virtual mengatakan skor Indonesia sejajar dengan Aljazair, Laos, Malawi, Nepal, Sierra Leone, dan Bosnia & Herzegovina.

Di Asia Tenggara, kata dia, Indonesia menempati posisi kelima, di atas Laos, Thailand, Filipina, Kamboja dan Myanmar. Sementara tertinggi di Asia Tenggara adalah Singapura (84), Malaysia (52), Timor Leste (44), dan Vietnam (41).

Singapura juga menjadi negara Asia satu-satunya yang berada dalam top 10 negara dengan skor tertinggi, yaitu Denmark (89), Finlandia (88), Singapura (84), Selandia Baru (81), Norwegia (81), Swedia (80), Swiss (80), Luksemburg (78), Belanda (78), dan Jerman (77).

CPI disusun berdasarkan gabungan 13 sumber data dari 12 lembaga independen yang berfokus pada tata kelola dan iklim bisnis. Ferdian mengatakan bahwa CPI tahun 2025 mengambil tema korupsi, ruang sipil dan akses terhadap keadilan. 

Advertisement